Simak! Langkah Ini Bisa Membuat Target Pajak di APBN-P 2017 Tercapai Optimal

JAKARTA - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) tahun 2017 telah disahkan menjadi Undang-Undang (UU). Dengan perubahan asumsi dasar makro ekonomi, maka postur anggaran sementara di APBN-P 2017 pun menjadi berubah.

Di antaranya penerimaan perpajakan menjadi Rp1.472,71 triliun yang terdiri dari, pendapatan pajak dalam negeri Rp1.436,73 triliun, terdiri dari pajak penghasilan Rp783,97 triliun, pajak pertambahan nilai Rp475,48 triliun, pajak bumi dan bangunan Rp15,41 triliun, cukai Rp153,17 triliun, dan pajak lainnya Rp8,7 triliun.

Pengamat Pajak Yustinus Prastowo mengatakan, sedikit sulit untuk mewujudkan realisasi penerimaan perpajakan sebesar 100%. Namun, pemerintah masih bisa menaikkan penerimaan perpajakan dengan melakukan penggenjotan pajak lebih detail dan memeriksa data-data wajib pajak kembali.

"Saya kira ada beberapa langkah yang harus Pemerintah lakukan. Pertama, segera follow up data hasil tax amnesty, terutama yang tidak ikut tax amnesty. Maka PP harus segera terbit," kata Yustinus kepada Okezone.

Yustinus menambahkan, langkah kedua mengawasi yang sudah ikut tax amnesty, apakah harta yang dilaporkan ada penghasilan tambahan. "Ketiga, pengawasan yang lebih melekat dan terintegrasi, misalnya sektor informal lakukan profiling bersama Pemda, perbankan, dan Kementerian teknis," jelasnya.
Lanjut, Yustinus, poin keempat adalah membuat benchmarking, agar mendorong wajib pajak yang selama ini lapor rendah bisa menaikkan setoran pajaknya.

Menurutnya, selama langkah itu dilakukan maka penerimaan perpajakan bisa optimal. Namun jika hanya seperti tahun-tahun sebelumnya walaupun target pajak sudah dipotong di tahun ini maka akan sulit mencapai 100%.

"Baik pajak maupun Bea Cukai mengalami perlambatan. Jika diproyeksikan, kemungkinan 2017 hanya akan mencapai 86%. Ini tampak dari tren satu semester ini yang cenderung melambat. Januari-Maret cukup tinggi karena tax amnesty dan tidak adanya ijon, dan kenaikan PPN atau PPh atau OP karena peningkatan kepatuhan pasca tax amnesty. Belum terlihat hasil dari ekstensifikasi yang signifikan," tukasnya.
Sumber : www.economy.okezone.com